Standar Operasioal Prosedur

Standar Operasional Prosedur

#	Nama SOP	Keterangan	Download
1	SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK 2026	Standard Operating Procedure Pengumuman Informasi Publik 2026 di lembaga pendidikan seperti SMK Diponegoro Banyuputih disusun untuk memenuhi asas keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai sekolah kejuruan, SOP ini mengatur bagaimana PPID SMK Diponegoro Banyuputih mengemas, menyaring, dan menyebarluaskan data kepada wali murid, industri mitra, dinas terkait, serta masyarakat umum.
2	SOP PERMINTAAN INFORMASI 2026	Standard Operating Procedure Permintaan Informasi 2026 SMK Diponegoro Banyuputih adalah panduan resmi yang mengatur tata cara masyarakat, wali murid, instansi mitra (DUDI), atau lembaga eksternal dalam mengajukan permohonan data atau informasi publik yang dikelola oleh sekolah. SOP ini merupakan bagian dari implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) guna memastikan pelayanan informasi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
3	SOP PENGAJUAN KEBERATAN 2026	Standard Operating Procedure Pengajuan Keberatan 2026 SMK Diponegoro Banyuputih adalah panduan legal dan administrasi yang disediakan sekolah sebagai wadah bagi pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID. SOP ini merupakan hak sanggah pemohon guna memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sekolah berjalan dengan adil dan sesuai regulasi Keterbukaan Informasi Publik.
4	SOP PENETAPAN PEMUTAKHIRAN 2026	Standard Operating Procedure Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 2026 SMK Diponegoro Banyuputih adalah panduan internal sekolah yang mengatur tata cara penyaringan, pembaruan (updating), penetapan, dan pengklasifikasian data secara berkala.
5	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI 2026	Standard Operating Procedure Pendokumentasian Informasi Publik 2026 SMK Diponegoro Banyuputih adalah panduan tata kelola internal yang mengatur cara mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memelihara seluruh dokumen atau data yang dihasilkan oleh sekolah.
6	SOP STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN 2026 SMK DIPONEGORO BANYUPUTIH	dokumen panduan resmi dan pernyataan komitmen sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima
7	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMAIS PUBLIK 2026	Prosedur ini berfungsi untuk menimbang secara hukum apakah dampak negatif dari penyebaran suatu informasi (seperti pelanggaran privasi siswa/guru atau kerahasiaan dokumen penting sekolah) lebih besar daripada manfaat publiknya, sehingga keputusan untuk menolak atau memberikan informasi memiliki dasar yang kuat dan sah.
8	SOP PENGELOLAAN KEBERATAN 2026	SOP Pengelolaan Keberatan adalah panduan resmi bagi pengelola informasi (PPID) untuk menerima, memproses, dan menyelesaikan protes atau keluhan dari pemohon informasi yang tidak puas dengan layanan yang diberikan (seperti penolakan permohonan, biaya mahal, atau keterlambatan respon).
9	SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 2026	panduan baku bagi petugas PPID untuk menerima, memproses, dan memenuhi setiap permintaan informasi dari masyarakat. Prosedur terkini ini mengatur seluruh alur pelayanan—mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga penyerahan data—secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar keterbukaan informasi terbaru.